blog Halaman 5

PENYELESAIAN SENGKETA MENJADI ‘MAHKOTA’ BAWASLU

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Penyelesaian sengketa Pemilu merupakan salah satu tugas Bawaslu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hasil putusan sengketa yang bersifat final dan mengikat, menjadikan Bawaslu sangat diharapkan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang kerap terjadi saat tahapan Pemilu. Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, penyelesaian sengketa ini diibaratkan menjadi ‘mahkota’ Bawaslu.

“Seperti halnya mahkota yang keberadaannya dinanti oleh masyarakat. Karena dalam penyelesaian sengketa ini memiliki fungsi memutus yang bersifat final dan mengikat,” kata Abhan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelesaian Sengketa Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Abhan mengingatkan kepada seluruh jajaran pengawas daerah untuk menjalankan tugas dengan baik dalam hal penyelesaian sengketa. “Ke depan kita menghadapi tantangan Pilkada di 171 daerah. Belum lagi nanti di 2019 menghadapi Pemilu serentak. Kita harus siap dengan semua sengketa yang dilaporkan ke Bawaslu,” seru Abhan.

Sementara menurut Anggota Bawaslu RI Rachmat Bagja, jajaran pengawas ini secara tidak langsung merupakan ‘hakim’ dalam proses Pemilu.

“Maka jadilah hakim yang jujur dalam mengurai fakta dan juga bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon’” ujarnya.

Bagja juga meminta jajaran pengawas daerah untuk selalu berkoordinasi dengan Bawaslu yang di atasnya. “Sebelum membuat putusan, koordinasi langsung dengan Bawaslu di atasnya agar putusan yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.

Sementara Edy Ariansyah Tenaga Ahli Bawaslu RI menjelaskan, tujuan Rakornas ini adalah untuk memperkuat instrumen kerja dan kualitas aparat pengawas Pemilu dalam penyelesaian sengketa. “Ini merupakan komitmen Bawaslu dalam menegakkan keadilan Pemilu. Salah satu instrumennya, aparatur pengawas kita siap secara kualitas, kapasitas, dan integritas,” pungkasnya.

LAUNCHING SENTRA GAKKUMDU

Karawang, Panitia Pengawas Pemilu purwakarta-
Panwaslu Kabupaten purwakarta menggelar launching sentra peneggakkan hukum terpadu (gakkumdu) bertempat di hotel grand citra karawang, minggu 26 november 2017.

hadir pada kesempatan tersebut ketua bawaslu provinsi Drs. harminus Koto. M.Ikom, Ketua panwaslu Kabupaten Purwakarta Oyang este Binos, beserta dua komisioner lainyya RR. khristiyanni. PE dan Ujang Abidin.

sedangkan dari unsur kepolisian hadir kasatreskrim  Polres Purwakarta AKP Aghta Buwana dan dari kaspidum Sucipto dari kejari Purwakarta, selain itu turut dihadirkan ketua dan kepala sekretariat  panwaslu  kecamatan se-kabupaten Purwakarta.

dengan dilaunchingnya Gakkumdu berarti argo proses temuan dan laporan kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu mulai berjalan, ‘kata Ketua panwaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang este Binos, selasa 28 Nopember 2017.

menurut binos, sapaan akrabnya, selain merupakan amanat undang undang, keberadaan Gakkumdu secara teknis juga di payungi surat keputusan bersama bawaslu RI, Polri dan kejaksaan agung. Karenanya personil yang tergabung dalam Gakkumdu pun lengkap terdiri dari tiga unsur tersebut.

“tim gakkumdu berada di kabupaten, sehingga penanganan pidana pemilu nantinya hanya dilakukan di kabupaten, kalo panwascam hanya menerima temuan maupun laporan dan melanjutkannya ke panwaslu kabupaten.” bebernya.

“binos mencontohkan beberapa jenis  pelanggaran pidana pemilu diantaranya money politic, perusakan alat peraga kampanye (APK), merusak surat suara hingga menghalang halangi seseorang untuk memilih. ancaman hukumannya bervariasi, denda hingga kurungan. “kami menghimbau sebisa mungkin untuk menghindri prilaku pelanggaaran pemilu khususnya pidana. dan tidak lupa mari akif ikut serta mengawasi seluruh proses dan tahapan pemilu. ssegera  laporkan jika dilapangan ditemukan dugaan pelanggaran pemilu”, ujarnya.

SOSIALISASI DI MAKASSAR, RATNA DEWI: MAKNA PEMILU ADALAH PENGAWASAN OLEH RAKYAT

Makassar, Badan Pengawas Pemilu – Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa proses pemilihan/pemilu itu sesungguhnya juga bermakna sebagai pengawasan oleh rakyat. Dalam proses memilih, masyarakat melakukan proses evaluasi terhadap kepemimpinan nasional maupun tingkat lokal.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu tersebut dalam Sosialisasi Tatap Muka Kepada Stakeholders dan Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2018 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/10).

“Maka rakyat harus diberi kesempatan luas dalam memilih siapa yang dikehendaki untuk memimpin, terutama pada pemilihan lokal,” ujarnya.

Menurut Ratna Dewi Pettalolo, masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu pemilihan atau pemilu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam suatu proses pemilihan/pemilu tersebut.

“Tanggungjawab pengawasan pemilu harus melibatkan masyarakat sebagai “ujung tombak”, karena masyarakat yang paling berkepentingan dalam kesuksesan suatu pemilihan/pemilu,” terangnya.

Terkait pelibatan aktif masyarakat ini juga, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Fatmawati menjelaskan hal tersebut akan meningkatkan kualitas hasil pemilihan serentak dan pemerintahan yang akan datang khususnya di Sulawesi Selatan.

“Oleh karena itu, Bawaslu Sulawesi Selatan nantinya akan lebih sering menyelanggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang melibatkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholders,” terangnya.

Sementara itu, dalam kegiatan yang dirancang oleh Bawaslu untuk memberikan pemahaman pengawasan pemilu kepada masyarakat ini, dihadiri oleh Panwaslih Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, mahasiswa dan juga organisasi kemasyarakatan serta beberapa unsur satuan kerja pemerintah daerah di Kota Makassar.

Penulis: Nurmalawati Pulubuhu
Foto: Muhammad Zain
Editor: haryo

POJOK PENGAWASAN DI SULAWESI BARAT DIRESMIKAN

Mamuju, Badan Pengawas Pemilu– AnggotaBawaslu RI Mochammad Afifuddin meresmikan pojok Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita bersama Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Supriadi Narno di kantor Bawaslu Provinsi Sulbar, Jl. Pongtiku Kabupaten Mamuju, Sabtu (21/10).

Afif menjelaskan Pojok pengawasan adalah salah satu cara pedekatan dengan stakeholders dan masyakarat yang menjadi titik berkumpul, tempat berdiskusi, maupun mencari informasi terkait hasil pengawasan dan informasi lainnya mengenai kepemiluan.

Pojok pengawasan ini dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di dua kabupaten yakni Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2018 dan pemilihan Pemilihan Anggota legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019.

Selain itu, Afif juga mengapresiasi Bawaslu Provinsi Sulbar yang telah melibatkan media dalam pengawasan. Bawaslu berharap agar hubungan baik dan kerjasama tersebut dapat dipertahankan.

Partisipasi dan diskusi dengan media diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan membentuk sebuah kelompok kerja (Pokja). “Ke depan Bawaslu bisa lebih dekat lagi dengan media”, ujarnya.

Selain Pojok Pengawasan, Afif juga menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi Sulbar untuk menggelar Program”Bawaslu Mendengar”. Program tersebut telah dilaksanakan oleh Bawaslu RI dengan tujuan mendapatkan saran dan kritik dari Stakeholders yang ada.

Menurutnya sebagai lembaga yang tergolong masih baru, apalagi pimpinan Bawaslu yang sekarang baru dilantik 20 September 2017 kemarin, sangat penting untuk menerima masukan dan kritik dan saran dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dan pencegahan.

“Nantinya saran dan kritik itu ditampung dan ditindaklanjuti menjadi sebuah program kerja” terangnya.

Penulis/Photo: Muhtar
Editor: Ali Imron

BERITA UTAMA