blog

Rapat Koordinasi Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tingkat Kabupaten Purwakarta

Purwakarta(Panwaskab)- Panwaskab Purwakarta Divisi Penindakan dan Pelanggaran menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan Penangaan Pelanggaran dengan Anggota dan Staf Panwascam Se-Kabupaten Purwakarta (11/3)

Rapat Kerja Teknis Tahapan Kampanye PPL Se-Kabupaten Purwakarta

Karawang(Panwaslu)- Panwaslu Kabupaten Purwakarta menyenggarakan rapat kerja teknis Tahapan Kampanye dengan Pengawas Pemilihan Lapangan Se-Kabupaten Purwakarta yang dikuti oleh 192 PPL(8/3).

Kegiatan tersebut dihadari oleh Ketua Sekretariat Bawaslu Propinsi Jawa Barat, Bpk. Eliazar Barus, M.SI. sekaligus memberikan Materi Kepada Para Pengawas Pemilihan Lapangan.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Purwakarta mengisi materi serta tanya jawab membahas pemasalahan yang ada dilapangan yang ditemukan oleh PPL untuk dipecahkan dan menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Rapat Internal Divisi Hubal, Organisasi dan SDM

Purwakarta(Panwaskab)- Panwaslu Purwakarta menggelar rapat internal Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Organisasi dan SDM dengan Panwascam Se-Kabupaten Purwakarta, di Sekretariat Panwaskab(6/3). Rapat yang dipimpin oleh ketua Panwaskab Purwakarta, Bpk. Oyang St. S. Fil.I. dan Anggota Panwaskab Ibu, RR. Khristiyanni PE. S.IP.

 

Ketua DKM se Purwakarta Ikrar Tolak Politisasi Masjid

PURWAKARTA(Panwaslu) – Para Ketua Dewan Keluarga Masjid (DKM) se Purwakarta berikrar menyatakan sikap menolak aksi politisasi masjid.

Deklarasi dipimpin Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Purwakarta H Miftah Rahmat disaksikan Ketua Bawaslu Jawa Barat, Drs Harminus Koto, M.Ikom, dan Ketua serta anggota Panwaslu Kab Purwakarta.

“Menolak Masjid Dijadikan Tempat Kampanye,” seru H Miftah Rahmat, diikuti peserta di aula Grand Situ Buleud Purwakarta, Kamis 1 Maret 2018.

Deklarasi dilaksanakan usai acara sosialisasi Pengawasan Partisipatif oleh Panwaslu Kabupaten Purwakarta bersama Kementrian Agama Kabupaten Purwakarta. Hadir sebagai pembicara Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana, Kepala Kemenag H Tedi A Junaedi, Ketua DMI, serta dari Polres Purwakarta.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos, S.Fil.I merespon baik apa yang dideklarasikan para pengelola masjid. Sebab menurutnya, dalam tahapan Pilkada, masjid harus steril dari aktifitas kampanye. Menjadikan masjid sebagai tempat kampanye merupakan pelanggaran pemilu.

“Ya, masjid termasuk area yang harus bersih dari aktifitas kampanye. Tidak boleh kampanye di masjid,” tegas Binos.

Menurutnya, Pasal 68 PKPU 4/2017 Tentang Kampanye menyebut tempat ibadah, khususnya mesjid sebagai tempat terlarang untuk kampanye. Sanksi terhadap pelanggaran  ini berupa administratif yakni peringatan. Lebih jauhnya pembubaran kegiatan kampanye.

“Menolak kampanye di masjid berarti menjaga kesucian dan kehormatan masjid. Jangan kotori masjid dengan kegiatan kampanye. Bukan berarti kampanye itu kotor, tapi memang untuk berkampanye pemerintah melalui penyelenggara sudah menyiapkannya di tempat lain,” beber Binos.

Tak berhenti disitu, Binos juga meminta para Ketua dan Pengurus Masjid ikut serta melakukan pengawasan pemilu. Sehingga makin banyak pihak yang mengawasi, akan semakin baik pula kualitas pemilukada yang sedang berjalan ini. Dengan begitu, pemimpin yang lahir dan terpilih pun adalah pemimpin terbaik.

“Mengawasi pemilu bukan semata tugas Panwaslu, tapi tugas kita semua selaku pemilik suara. Laporkan segera jika di lapangan ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Kami pastikan Panwaslu segera meresponnya,” seru Binos.

BERITA UTAMA